Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen SDA Kementerian PUPR di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). Foto: Mentari/nr

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengimbau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen SDA Kementerian PUPR) untuk memperbesar porsi anggaran yang bersifat emergency. Terutama, dalam pengadaan air baku untuk sektor pertanian dan pengadaan air minum dalam rangka kedepannya mengantisipasi bencana kekeringan akibat dampak fenomena El Nino yang terjadi rata-rata siklus 3 hingga 4 tahunan sekali.

Hal itu disampaikan Suryadi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen SDA Kementerian PUPR dalam agenda pembahasan alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

“Adapun untuk (Ditjen) SDA, saya kira ini relatif sudah cukup bagus ya di lapangan, hanya saja mungkin antisipasi kita untuk tahun 2023 ini. Karena ini ada siklus 3 tahun 4 tahunan fenomena El Nino sehingga perlu ada memperbesar porsi anggaran yang bersifat emergency, apakah itu air baku untuk pertanian dan untuk air minum,” ujar Suryadi.

“Jadi ini ada beberapa yang masuk (aspirasi) ke kami di daerah-daerah yang petani tidak sampai kesana berpikirnya. Jadi mengira cuaca kita sama dengan 2-3 tahun lalu sehingga mereka menanam di sawah di ladang dengan perkiraan mestinya air hujan ini sudah ada. Tetapi ini kan ada El Nino, ini siklus karena alam kita seperti itu lupa diantisipasi,” tandas Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengingatkan.

Selain itu, Suryadi mendorong Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan anggaran perumahan agar ke depannya tidak semakin menumpuk backlog (kekurangan rumah). Terlebih, Suryadi menyoroti target RPJMN untuk sektor perumahan di 2024 sebesar 70 persen untuk layak huni, namun hingga selama 4 tahun ini masih stagnan pada angka 63 persen. Artinya, belum ada kenaikan yang signifikan per tahunnya tidak sampai 1 persen sehingga terjadi backlog yang cukup besar.

“Oleh karena itu, karena di Banggar juga sedang mengevaluasi capaian-capaian RPJMN, salah satunya adalah capaian hunian kita. Sehingga sangat relevan kalau anggaran perumahan ini jangankan sama, harus ditingkatkan. Jadi harus lebih baik dari hari kemarin, supaya backlog kita tidak menumpuk terus. Apalagi untuk satu tahun ini kita mencapai target RPJMN. Jangan sampai di sektor perumahan ini capaiannya sangat rendah dibanding sektor-sektor lain. Karena ada beberapa sektor yang memang capaiannya sudah terpenuhi,” pungkasnya. (pun/rdn)